Jusuf Kalla Setuju Guru Honorer diangkat PNS - Kabar baik bagi rekan-rekan guru honorer. Wapres Republik Indonesia Jusuf Kalla memastikan pemerintah menyetujui pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018. Hal ini disampaikan oleh wakil presiden dikala menunjukkan pengarahan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Jusuf Kalla mengatakan, ia sudah berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wacana kekurangan guru. Menurut Jusuf Kalla, selama beberapa tahun terakhir jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diangkat. Atas dasar inilah, pemerintah setuju akan mengangkat guru honorer menjadi PNS.
"Karena itu, aku sudah bicarakan dan presiden sudah oke untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal," ujar Jusuf Kalla, Rabu (7/2).
Jusuf Kalla mengatakan, guru honorer harus mendapat perhatian. Karena, mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh sebab itu, tidak selayaknya para guru honorer tersebut mendapat honor yang rendah.
Selain itu, Jusuf Kalla juga berkaca dari kasus guru honorer SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Ahmad Budi Cahyanto (26) yang meninggal dunia jawaban dianiaya oleh muridnya yakni HI (17). Jusuf Kalla menilai, kemungkinan salah satu faktor guru tersebut dianiaya oleh murid sebab berstatus sebagai guru honorer sehingga tidak dianggap berwibawa.
"Tentu kita sedih sekali mendengar guru dengan honor yang Rp 400 ribu, lalu pula mungkin sebab kurang berwibawa sebab honor rendah, maka kesudahannya dilawan muridnya. Tentu itu sedih sekali mendengarkan itu sebab itulah kita harus perhatikan," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur setuju untuk melaksanakan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa hukum yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN yaitu UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah wacana Manajemen PNS.
Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, jelas Asman, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan, dosen minimal S2. Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana
untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis.
Sumber : republika Sumber http://www.websiteedukasi.com/
Jusuf Kalla mengatakan, ia sudah berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wacana kekurangan guru. Menurut Jusuf Kalla, selama beberapa tahun terakhir jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diangkat. Atas dasar inilah, pemerintah setuju akan mengangkat guru honorer menjadi PNS.
"Karena itu, aku sudah bicarakan dan presiden sudah oke untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal," ujar Jusuf Kalla, Rabu (7/2).
Jusuf Kalla mengatakan, guru honorer harus mendapat perhatian. Karena, mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh sebab itu, tidak selayaknya para guru honorer tersebut mendapat honor yang rendah.
Selain itu, Jusuf Kalla juga berkaca dari kasus guru honorer SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Ahmad Budi Cahyanto (26) yang meninggal dunia jawaban dianiaya oleh muridnya yakni HI (17). Jusuf Kalla menilai, kemungkinan salah satu faktor guru tersebut dianiaya oleh murid sebab berstatus sebagai guru honorer sehingga tidak dianggap berwibawa.
"Tentu kita sedih sekali mendengar guru dengan honor yang Rp 400 ribu, lalu pula mungkin sebab kurang berwibawa sebab honor rendah, maka kesudahannya dilawan muridnya. Tentu itu sedih sekali mendengarkan itu sebab itulah kita harus perhatikan," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur setuju untuk melaksanakan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa hukum yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN yaitu UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah wacana Manajemen PNS.
Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, jelas Asman, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan, dosen minimal S2. Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana
untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis.
Sumber : republika Sumber http://www.websiteedukasi.com/
